Potensi

Diposkan oleh Kabupaten Buol
Jumat, 13 Mei 2011

Kabupaten Buol adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Buol. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.507 km²

Wilayah Buol merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah yang beribukota di Lipunoto, secara geografis terletak di 0,35o- 1,20o LU dan antara120,12o- 122,09o BT. Daerah ini berbatasan dengan Laut sulawesi sekaligus berbatasn dengan Negara Philipina di utara, Kabupaten Toli-toli dan Kabupetn Parimo di selatan, Kabupetn gorontalo di Provinsi Gorontalo di timur, Kabupaten Tolitoli di barat. Luas wilayah daerah ini adalah 4.043, 57 Km2.
Secara administratif, daerah ini terbagi menjadi 9 Kecamatan, 98 Desa, dan 4 Kelurahan. Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain di sektor pertanian dengan hasil pertanian yang utama berupa bahan tanaman makanan yang meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kedele untuk hasil perkebunan komoditi yanng dihasilkan didaerah ini berupa kelapa dalam, cengkeh, kakao, jambu mete, lada, kopi robusta. Dari komoditi perkebunan ini kelapa sawit menjadi komoditas unggulan, minyak goreng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dengan kandungan asam lemak yang rendah, perusahan kelapa sawit ini selain menyediakan lapangan usaha dengan menyerap tenaga kerja, pengolahan perkebunan kelpa sawit ini juga membeerikan pemasukan bagi kas Kabupaten. 
Selain dari pertanian, Kabupaten Boul jiga memiliki potensi pertambangan terdapat potensi tambang emas, bijih besi, batu bara, pasir kuarsa, dan gas. Dari hasil pertanian dan perkebunan ini berdampak besar juga terhadap perdagangan. Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang untuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus barang maupun jasa, daerah ini juga telah memiliki Bandara Pogugol yang terletak di Boul, Dua buah Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Paleleh dan Pelabuhan Lokodidi, serta terdapat berbagai sarana dan prasarana pendukung diantaranya sarana pembangkit tenaga listrik, air bersih, gas dan jaringan telekomunikasi.

Potensi daerah
Darat
Lahan pertanian
1.      Sawah 9.432,9 Ha
2.      Perkebunan 49.093,33 Ha
3.      Ladang tadah hujan 23.691,1 Ha
4.      Hutan rakyat 72.886,9
5.      Ladang untuk bangunan lain 213,9 Ha
1.      Luas areal perkebunan kelapa 12.480 Ha
2.      Luas areal perkebunan cengkeh 1.918 Ha
3.      Luas areal perkebunan kopi 619 Ha
4.      Luas areal tanaman kapuk, lada dan pala 38 Ha
5.      Luas areal perkebunan kakao 8.154 Ha
6.      Luas areal perkebunan jambu mente 1.347 Ha
7.      Luas areal perkebunan kelapa sawit 26.500 Ha
Kawasan hutan
1.      Hutan suaka alam dan kawasan pelestarian alam 9.802 Ha
2.      Hutan lindung 63.602 ha
3.      Hutan produksi terbatas 100.341 ha
4.      Hutan produksi tetap 60.413 ha
5.      Hutan yang dapat di konversi 24.070 ha
6.      Areal Penggunaan Lain (APL) 158.614 ha

Pariwisata
Obyek wisata alam
1.      Air terjun di Desa Body dan Desa Kokobuka
2.      Permandian air panas di Desa Pinamula, Kecamatan Momunu
Obyek wisata tirta/bahari
1.      Batu susun di Kecamatan Biau, Desa Lakea II.
2.      Pantai pasir putih di beberapa kecamatan, yaitu Pulau Busak, Pulau Boki dan Pulau Raja

Pemenang Pemilihan Gubernur (PILGUB) Sulteng hasil survei LSKP

Diposkan oleh Kabupaten Buol
Senin, 28 Maret 2011

PALU,(11/3) - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Longki Djanggola dan Sudarto unggul dalam perolehan dukungan Pemilukada Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian yang disampaikan Sunarto Ciptoharjono, Direktur Lingkaran Survei Kebijakan Publik (LSKP) dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Palu Golden Palu, (11/3).

Menurut Sunarto, berdasarkan tracking survei yang dilakukan antara tanggal 25 Februari sampai 3 Maret 2011, dukungan terhadap pasangan Longki Djanggola-Sudarto adalah 33,9%. Sementara dukungan yang didapatkan oleh Aminuddin Ponulele-Luciana Baculu sebesar 10,2%. Urutan berikutnya ditempati oleh Sahabuddin Mustapa-Faisal Mahmud sebesar 9,80%. Kemudian Rendy Lamadjido-HB Paliudju mendapatkan dukungan 5,7%, disusul Achmad Yahya-Ma’ruf Bantilan dengan 4,3%. Sementara responden yang tidak menjawab, tidak tahu, belum memutuskan sikap dan masih merahasiakan pilihan mencapai 36,1%.

Survei tersebut menggunakan metode multistage random sampling dengan mengambil responden sebanyak 440 orang yang telah mempunyai hak pilih. Wawancara dilakukan dengan teknik tatap muka dengan mendatangi langsung responden yang tersebar di 10 kabupaten dan 1 kota. Survei ini mematok sampling error plus minus 4,8%.

Survei ini juga mengungkapkan jumlah pendukung militan yang loyal terhadap masing-masing pasangan kandidat. Pendukung militan ini sudah menetapkan pilihan dan kemungkinan tidak akan mengubah pilihan sampai H. Pendukung militan yang dimiliki oleh pasangan Longki Djanggola-Sudarto sebesar 18,2%, disusul pasangan Sahabuddin Mustapa-Faisal Mahmud dengan 5,9%. Sedangkan untuk kandidat yang lain pendukung militannya masih di bawah 5%. Namun dari sini terungkap, bahwa potensi masa mengambang besarnya 68,9%. “Pertarungan sesungguhnya adalah bagaimana merebut suara massa mengambang yang jumlahnya masih diatas 50% tersebut,” kata Sunarto.

Ia mengatakan bahwa masing-masing tim sukses akan diuji untuk memanfaatkan sisa hari yang ada dengan menerapkan strategi yang jitu untuk bisa memikat hati suara yang masih belum menentukan sikap ini. “Menyerang kantong-kantong lawan yang berisi para pemilih militan adalah tindakan yang sia-sia,” ujar Sunarto.
Lalu bagaimana menjelaskan pasangan yang unggul dalam survei ini? Sunarto lebih lanjut menjelaskan, berdasarkan data survei, kunci keunggulan yang ada pada pasangan Longki Djanggola-Sudarto adalah popularitas personal yang tinggi.

Longki memiliki tingkat pengenalan sebesar 80,2%. Popularitas itu tertinggi dibanding kandidat yang lain. Sementara kandidat wakilnya, Sudarto, memiliki popularitas sebesar 43,2%. Popularitas calon wakil ini hanya dikalahkan oleh kandidat wakil HB Paliudju yang sekarang masih menjabat gubernur Sulteng. Selain popularitas pasangan yang cukup tinggi, keunggulan tersebut juga didukung oleh tingkat kesukaan terhadap kandidat yang tinggi pula. Tingkat kesukaan terhadap Longki Djanggola besarnya 56,9%. Tingkat kesukaan yang kedua adalah Sahabuddin Mustapa sebesar 49,2%. Sedangkan tingkat kesukaan terhadap kandidat wakil gubernur yang tertinggi diraih oleh Sudarto dengan 53,8%.

“Berdasarkan survei ini, Longki Djanggola tampak unggul dari penilaian responden terhadap faktor faktor keribadian dan leadership dibanding kandidat yang lain,”kata Sunarto

Tak hanya itu, Sunarto menjelaskan data survei hanya bisa dibaca pada periode survei saja. Dukungan terhadap kandidat bisa berubah sewaktu-waktu. Apalagi bila melihat jumlah pemilih mengambang yang masih diatas 50%. "Apabila pasangan Longki-Sudarto mampu mempertahankan perolehan dukungan seperti yang ada pada saat survei, maka pasangan tersebut berpotensi untuk memenangkan Pemilukada Provinsi Sulteng, Kuncinya adalah terus menerus menawarkan tema yang bisa menyentuh kepentingan grass root dan tidak melakukan blunder dalam sisa hari terakhir sampai hari pencoblosan," tambahnya.

INI BUKTI BOBROKNYA BUOL DIBAWAH KEPEMIMPINAN AMRAN BATALIPU

Diposkan oleh Kabupaten Buol
Sabtu, 19 Maret 2011

A. Temuan BPK Tanggal 28 Mei 2009 terdapat indikasi penyelewengan keuangan daerah dari alokasi APBD Tahun Anggaran 2008 senilai Rp. 7.424.577.037,17. (Realisasinya bermasalah). Untuk kebutuhan BBM.
B. Temuan BPK Tanggal 22 Juni 2009 terindikasi bermasalah (Discalimer Opinion) senilai Rp. 48,37 M.
C. Pernyataan dan penyampaian Ketua BPK Provinsi Bapak Dadang Gunawan di gedung BPU pada Tanggal 7 Oktober 2009 yang dihadiri oleh ribuan massa PNS, Kades-Kades, Pejabat Daerah dan Tokoh-Tokoh Masyarakat adalah sebagai berikut :
- Dari 597 kasus hukum masih tersisa 73 kasus dan kini 4 kasus masih menyisahkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp. 8.016.330.095,82.
- Sejak Tahun 2007-2009 (Pemerintahan AMRAN BATALIPU) masih terdapat realisasi anggaran yang belum di pertanggung jawabkan.
- Biaya Oprasional PKK (Yang di Ketuai Istri Bupati) yang bukan Satuan Kerja Perangkat Daerah memperoleh Alokasi Anggaran APBD yang tidak di bolehkan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yang dalam APBD 2008 tidak kurang senilai Rp. 1,145 M yakni Belanja Bantuan Sosial Ormas PKK Rp. 845.000.000 pembelian Mobil PKK (DN 121 F) Fortune –RP. 300 Juta.
- Pungutan Pendapatan Retribusi Galian C sangat sarat dengan penggelapan dari Pemungut sampai dengan Bendahara.
- Pengeluaran anggaran pada dinas dan badan/SKPD sebesar Rp. 12 M yang sampai saat ini belum dipertanggung jawabkan.
- Terdapatnya pemotongan Pajak Langsung sebelum masuk dalam Rekening Kas Daerah dan hal ini bertentangan dengan asas Bruto yang dibuktikan dengan Kasus Pajak senilai Rp. 8.04 M yang sedang dalam persidangan Pengadilan Negeri Buol.
- Dana bergulir ratusan juta terindukasi sarat penggelapan yang ada dalam penguasaan Kepala BPM buol yang kebetulan adalah Istri Bupati Buol.
- Ditemukannya SKPD yang memiliki rekening sendiri dan melakukan pengelolaan dari rekening itu dan ini baru temuan BPK sampai dengan Tahun Anggaran 2008 dan belum termasuk 2009-2010.
D. Adanya masalah dan tuntutan-tuntutan rakyat dan PNS/Guru antara lain :
1. Masalah Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang belum direalisasikan – berikut soal Plasma yang tidak jelas realiasasinya.
2. Pemberian Izin Perkebunan pada PT. AGRO ENERPIA seluas 6000 Ha yang dapat menimbulkan dampak lingkungan, berupa banjir yang menjangkau penduduk yang berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) termasuk sungai Buol.
3. Masalah pelebaran Jalan di Kelurahan Leok I dan Leok II yang terindikasi sebagai perbuatan pengrusakan, perampasan hak-hak tanah rakyat dan tanpa ganti rugi yang bertentangan dengan amanat UU No 5 Tahun 1960 tentang Agraria Pasal 18, UU No 38 Tahun 2004 Pasal 58 bahwa untuk kepentingan umum serta kepentingan bersama dari rakyat hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti rugi yang layak dan perbuatan ini dalam UU No 31 Tahun 1999 JO UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 Ayat H sebagai perbuatan korupsi.
Dan penggusuran ini juga terjadi dari Kel. Kampung Bugis sampai dengan Kec. Paleleh yang telah merugikan hak-hak tanah rakyat bernilai ratusan juta bahkan milyaran rupiah.
4. Masalah-masalah Uang Kesra PNS tidak kurang 5 M, masalah kekurangan gaji PNS tidak kurang 3 M, masalah Sertifikasi Guru juga tidak kurang 5 M, masalah Dana Lauk Pauk yang baru mulai dibayar tapi lebih bersifat malu-malu alias belum terlihat keseriusan Pemda untuk membayar secara tuntas, dana bantuan Provinsi untuk Kades Rp. 5 juta X 100 Desa = Rp. 500 juta, hak-hak Pegawai Sar’i PKK, Aparat Desa dan lain-lain yang belum dapat teratasi pembayaran semua hak-hak mereka.
5. Masalah PLN yang lebih parah kondisinya dengan masa pemerintahan daerah pembantu/penghubung KDH Buol Toli-Toli demikian halnya masalah Air Minum yang sangat sulit diperoleh.
6. Masalah Krisis Ekonomi yang mengunjang sendi-sendi ekonomi rakyat yang berujung pada INFLASI atau peredaran barang lebih banyak dari pada uang yang akibatnya para penjual kangkung, penjual rica, tomat dan hasil-hasil bumi menjadi tak berdaya, para pedagang kain dan 9 bahan pokok sampai dengan distributor ikut berteriak akibat sulitnya perputaran uang dan begitu banyak masalah-masalah krusial yang masih melilit nasib rakyat di negeri ini.
2. INDIKASI KOLUSI
Dibuktikan dengan para kontraktor selama pemerintahan Amran itu-itu saja diman proyek-proyek Daerah sudah dibagi habis sebelum ditender bahkan dibuktikan dengan proyek-proyek yang belum ditender sudah dikerjakan.seperti, proyek air minum Leok Buol (Asahan) senilai Rp. 3 M penimbunan lokasi kantor Bupati senilai Rp. 2 M. Pembangunan Talud Kantor Bupati senilai Rp. 3 M. Pemeliharan di Desa Matinan senilai Rp. 600 Juta. Pemeliharaan periodik jalan ruas rumah dan Air terang (jalan menuju kebun Amran Batalipu) tahap ke II Rp. 6.824.564.000 dan beberapa pembuatan gedung Kantor senilai Rp,2.113.344.429. dan lain-lain. Proyek-proyek pembangunan Daerah APBD 2010 (sesuai pengumuman lelang No: 600/002 : / PPBU / 2 Maret 2010) dan hal ini bertentangan dengan Kepres 80 Thn 2003 JO PERPRES No.95 Tahun 2007 perubahan ke 7 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa pemerintah.
3. INDIKASI NEPOTISME
Semua mata dan hati kita melihat dan mengkui fakta ini bahwa benar pemerintahan ini bukan berpihak pada kepentigan Daerah terhadap sumber daya manusia yang mampu, bukan menempatkan orang sesuai dengan kemampuanya, tapi menempatkan orang-orang dekat Amran pada jabatan-jabatan Strategis Daerah dimana pejabat-pejabat Daerah dengan kualitas SDMnya yang masih di ragukan telah menempati dan menggeser orang-orang yang berkualitas dan berpengalaman dan berdirilah Dinasti-Dinasti Marga dan Kroni-kroninya dengan Fakta-fakta sebagai berikut :

1. BUPATI BUOL : AMRAN “BATALIPU”
2. SEKDA : MAHMUD “BACULU”
3. KETUA DPRD : ABDULLAH “BATALIPU”
4. KEPALA BPM : LUSIANA “BACULU”
5. KADIS PPKAD : AGUSSALIM “BATALIPU”
6. KADIS NAKERTRANS : ANWAR “BACULU”
7. KEPALA BKD : NURSEHA “BATALIPU”
8. CAMAT LAKEA : HASANUDIN “BACULU”
9. KADIS KESEHATAN : AHMAD “BATALIPU”
10. KEPALA BINA MARGA P.U : SUPRATMAN “BACULU”
11. KADIS PERTAMBANGAN DAN ENERGI : AHMAD “BATALIPU”
12. ANGGOTA KPU : ZAINUDIN “BACULU”
13. KADIS TATA KOTA : SAMSUHONG “BATALIPU”
14. KADIS DIKPORA : ABDILLAH BANDUNG
15. KEPALA INSPEKTORAT : JUFRI MANTO
16. BENDAHARA P.U : HAERULLAH BANDUNG
17. SEKERTARIS DINAS PERIKANAN : KHAYAT
18. BAGIAN KEUANGAN DAERAH : CICA BATALIPU

Bahkan Kepala SDN 17 Leok II AGUS BACULU yang masih Golongan II/a membawahi Gol IV yang sangat mengelikan Etika Birokrasi, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami uraikan tapi cukup hal ini menjadi fakta kebenaran terhadap indikasi Nepotisme di Kab.Buol dan tidak seindah yang dikabarkan lewat iklan disurat kabar

Kasus Buol Pelanggaran HAM Serius

Diposkan oleh Kabupaten Buol

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sementara ini telah mengidentifikasi beberapa bentuk indikasi pelanggran hak asasi di Buol, Sulawesi Tengah. "Terjadi pelanggaran HAM serius pada kasus Buol berdarah ini," kata Komisaris Daerah HAM Sulteng, Dedy Askari, Jumat (3/9/2010).
Bentrok kepolisian dan warga yang terjadi tiga hari sebelumnya itu telah menewaskan tujuh warga sipil dan melukai puluhan orang lainnya.
Menurutnya, meskipun belum ada kesimpulan yang final terkait kasus Buol itu, pihaknya sudah bisa memastikan bahwa insiden yang terjadi di Buol adalah bagian dari pelanggaran hak asasi.
Komnas sudah mendatangi sejumlah pihak untuk meminta klarifikasi insiden Buol berdarah itu. Pihak-pihak yang sudah ditemui adalah Kepala Kepolisian Daerah Sulteng, manajemen Rumah Sakit Umum (RSU) Daerah Buol, dan keluarga korban tewas.
Menurut dia, keterangan sejumlah korban jelas menunjukkan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian. "Kita juga sudah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP)," ujar dia.
Saat ini, lanjut Dedy, pihaknya masih terus melakukan investigasi untuk mengumpulkan data lebih jauh demi mengungkap bentuk pelanggaran HAM di daerah itu. "Tim kami masih terus jalan untuk mengumpulkan data-data yang menguatkan adanya pelanggaran HAM," tuturnya.
Kasus penembakan warga sipil di daerah itu secepatnya akan diparipurnakan di Komnas HAM. "Akan kami paripurnakan dulu itu mekanismenya," kata dia.

Pemerintah

Diposkan oleh Kabupaten Buol
Jumat, 18 Maret 2011

Potensi

Diposkan oleh Kabupaten Buol

Kabupaten Buol adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Buol. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.507 km²

Wilayah Buol merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah yang beribukota di Lipunoto, secara geografis terletak di 0,35o- 1,20o LU dan antara120,12o- 122,09o BT. Daerah ini berbatasan dengan Laut sulawesi sekaligus berbatasn dengan Negara Philipina di utara, Kabupaten Toli-toli dan Kabupetn Parimo di selatan, Kabupetn gorontalo di Provinsi Gorontalo di timur, Kabupaten Tolitoli di barat. Luas wilayah daerah ini adalah 4.043, 57 Km2.
Secara administratif, daerah ini terbagi menjadi 9 Kecamatan, 98 Desa, dan 4 Kelurahan. Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain di sektor pertanian dengan hasil pertanian yang utama berupa bahan tanaman makanan yang meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kedele untuk hasil perkebunan komoditi yanng dihasilkan didaerah ini berupa kelapa dalam, cengkeh, kakao, jambu mete, lada, kopi robusta. Dari komoditi perkebunan ini kelapa sawit menjadi komoditas unggulan, minyak goreng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dengan kandungan asam lemak yang rendah, perusahan kelapa sawit ini selain menyediakan lapangan usaha dengan menyerap tenaga kerja, pengolahan perkebunan kelpa sawit ini juga membeerikan pemasukan bagi kas Kabupaten. 
Selain dari pertanian, Kabupaten Boul jiga memiliki potensi pertambangan terdapat potensi tambang emas, bijih besi, batu bara, pasir kuarsa, dan gas. Dari hasil pertanian dan perkebunan ini berdampak besar juga terhadap perdagangan. Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang untuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus barang maupun jasa, daerah ini juga telah memiliki Bandara Pogugol yang terletak di Boul, Dua buah Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Paleleh dan Pelabuhan Lokodidi, serta terdapat berbagai sarana dan prasarana pendukung diantaranya sarana pembangkit tenaga listrik, air bersih, gas dan jaringan telekomunikasi.

Potensi daerah
Darat
Lahan pertanian
1.      Sawah 9.432,9 Ha
2.      Perkebunan 49.093,33 Ha
3.      Ladang tadah hujan 23.691,1 Ha
4.      Hutan rakyat 72.886,9
5.      Ladang untuk bangunan lain 213,9 Ha
1.      Luas areal perkebunan kelapa 12.480 Ha
2.      Luas areal perkebunan cengkeh 1.918 Ha
3.      Luas areal perkebunan kopi 619 Ha
4.      Luas areal tanaman kapuk, lada dan pala 38 Ha
5.      Luas areal perkebunan kakao 8.154 Ha
6.      Luas areal perkebunan jambu mente 1.347 Ha
7.      Luas areal perkebunan kelapa sawit 26.500 Ha
Kawasan hutan
1.      Hutan suaka alam dan kawasan pelestarian alam 9.802 Ha
2.      Hutan lindung 63.602 ha
3.      Hutan produksi terbatas 100.341 ha
4.      Hutan produksi tetap 60.413 ha
5.      Hutan yang dapat di konversi 24.070 ha
6.      Areal Penggunaan Lain (APL) 158.614 ha

Pariwisata
Obyek wisata alam
1.      Air terjun di Desa Body dan Desa Kokobuka
2.      Permandian air panas di Desa Pinamula, Kecamatan Momunu
Obyek wisata tirta/bahari
1.      Batu susun di Kecamatan Biau, Desa Lakea II.
2.      Pantai pasir putih di beberapa kecamatan, yaitu Pulau Busak, Pulau Boki dan Pulau Raja

Profil Umum

Diposkan oleh Kabupaten Buol

Buol adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah yang beribukota di Lipunoto, secara geografis kabupaten ini terletak di 0,35- 1,20 LU dan antara120,12- 122,09 BT. Wilayahnya berbatasan dengan Laut sulawesi sekaligus berbatasan dengan Negara Philipina di utara, Kabupaten Toli-toli dan Kabupaten Parimo di selatan, Kabupaten gorontalo di Provinsi Gorontalo di sebelah timur, Kabupaten Tolitoli di bagian barat. Luas wilayah kabupaten Buol mencapai 4.043, 57 Km2. Kabupaten Buol merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tolitoli berdasarkan berdasarkan Undang-undang No.51 Tahun 1999. Secara administratif, Buol terbagi menjadi 11 Kecamatan, lebih dari seratus desa , dan 7 Kelurahan. Potensi terbesar yang dimiliki kabupaten ini ada pada sektor pertanian dengan hasil pertanian yang utama berupa bahan tanaman makanan yang meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kedele untuk hasil perkebunan komoditi yang dihasilkan didaerah ini berupa kelapa dalam, cengkeh, kakao, jambu mete, lada, kopi robusta.
Selain dari pertanian, Kabupaten Boul jiga memiliki potensi pertambangan terdapat potensi tambang emas, bijih besi, batu bara, pasir kuarsa, dan gas.
Pelabuhan laut di daerah ini adalah pelabuhan Paleleh Buol, selain kedua sektor itu Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang untuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus barang maupun jasa, daerah ini juga telah memiliki Bandara Pogugol yang terletak di Boul, Tiga buah Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Leok, Pelabuhan Paleleh dan Pelabuhan Lokodidi, serta terdapat berbagai sarana dan prasarana pendukung diantaranya sarana pembangkit tenaga listrik, air bersih, gas dan jaringan telekomunikasi.